Loading...

Loading...

Loading...

Untuk mencapai penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang handal, dibutuhkan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan yang baik antara; Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengaturan ini sudah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab sebagai instansi pembina untuk pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum sudah seyogyanya memberi perhatian dan pembinaan terhadap dinamika, kreativitas dan inovasi pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang telah terselenggara di daerah. Salah satu wujud pembinaan tersebut adalahmemberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum melalui kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD- PU).

Panduan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014 dapat DIDOWNLOAD DI SINI.

Go to top